Sinyal Populer – Serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, memicu kecaman luas dari pakar hukum internasional dan negara‑negara anggota PBB. Banyak pihak menilai tindakan ini melanggar prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa‑Bangsa yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik negara lain tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB atau alasan pembelaan diri yang jelas. Kritik ini mencakup kekhawatiran bahwa operasi AS tidak hanya melewati batas hukum, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara serta mengancam stabilitas internasional.
1. Aksi Militer AS Di Venezuela Memicu Kecaman Internasional
Serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela pada 3 Januari 2026, yang termasuk penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, telah memicu gelombang kecaman dari berbagai negara, pakar hukum internasional, serta organisasi internasional. Operasi ini dilakukan tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan PBB atau dalil pembelaan diri yang jelas, sehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa‑Bangsa yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain tanpa persetujuan internasional. Banyak negara menilai tindakan tersebut mengancam stabilitas kawasan dan prinsip dasar hukum internasional.
2. Pandangan Hukum Internasional: Melanggar Piagam PBB
Menurut ahli hukum internasional, serangan dan penculikan kepala negara yang dilakukan oleh AS jelas bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional, khususnya Pasal 2(4) Piagam PBB, yang melarang kekuatan militer terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara tanpa mandat dari Dewan Keamanan. Studi dan pernyataan dari akademisi internasional menyatakan bahwa operasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan agresi, karena tidak memiliki legitimasi hukum internasional, bahkan jika AS mencoba membenarkannya atas dasar pemberantasan kejahatan transnasional.
3. Reaksi Negara Negara Di PBB Dan Dunia
Reaksi global atas serangan itu menunjukkan perpecahan tajam. Dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB, beberapa negara, termasuk Venezuela, China, Kuba, Brasil, dan banyak negara Afrika, mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan kedaulatan Venezuela. China mengecam penggunaan kekuatan militer yang melanggar hukum internasional, sementara Rusia menyatakan bahwa agresi tersebut jelas bertentangan dengan norma hukum global. Bahkan negara anggota PBB lainnya menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, hukum internasional, dan dialog, bukan melalui serangan unilateral.
4. Implikasi Terhadap Tatanan Internasional
Serangan ini tidak hanya menimbulkan kecaman politik, tetapi juga menjadi ujian serius bagi sistem hukum internasional. Para kritikus memperingatkan bahwa jika negara kuat seperti AS dapat menggunakan kekuatan tanpa konsekuensi, hal itu akan melemahkan Piagam PBB dan membuka pintu bagi tindakan serupa di masa depan. Kekhawatiran tumbuh bahwa intervensi semacam ini dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Venezuela, merusak prinsip non‑intervensi dan mengikis kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian damai konflik antarnegara. Banyak pihak menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional sebagai landasan perdamaian dan stabilitas global.